Yusfit Rizal SPd salah satu tokoh Pemekaran Sergai yang dimintai tanggapan mengatakan “Presiden RI Jokowi harus tegas dan berani memberikan sanksi tegas kepada Kepala Daerah yang tidak serius mengawasi distribusi bantuan bersumber dari Pemerintah Pusat, APBD Sergai. Nah, kita semua tahu ada bantuan Pemerintah Pusat berupa dana PKH, BPNT dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diberikan kepada warga miskin bersumber dari APBN atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jika bantuan semua ini tidak disalurkan tepat sasaran yang lebih utama dipanggil Kepala Daerahnya sehingga ada efek jera nantinya, jangan lagi yang dihukum bawahannya.
Jika ini mau benar penyalurannya dan tepat sasarannya. Harus berani berikan sanksi tegas kepada setiap Kepala Daerah yang gagal mengawasi pendistribusian bantuan tersebut ke warga yang berhak menerimanya.
Jika tidak ada sanksi tegas sebut Yusfit, ia menilai bantuan yang diperuntukan orang miskin itu sia-sia dan bahkan malah bisa dinikmati orang yang sudah berkecukupan ekonominya bahkan orang kaya. Ia menghimbau kepada Pemerintah Pusat dapat menerapkan aturan yang tegas terhadap Pemerintah daerah yang gagal distribusikan bantuan tersebut. Ujar Yusfit.(Red)