Yangon,Sinarsergai.com – Ribuan warga Myanmar menggelar aksi turun ke jalan – jalan di Yangon untuk memberikan perlawanan kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi, Sabtu (6/2/2021). Sebelumnya aksi yang sama oleh ribuan pendukung kudeta Militer turun juga ke jalan.
Dikutip dari kompas.com, saat turunnya ribuan warga penentang terhadap kudeta Miluter, jaringan jnternet telah diputuska. Kudeta militer melanda Myanmar sejak Senin (1/2/2021). Massa yang menentang pengambilan kekuasaan secara paksa itu lalu ramai-ramai mengecam angkatan bersenjata.
“Diktator militer gagal, gagal. Demokrasi menang, menang,” teriak mereka seraya beberapa membawa spanduk bertuliskan “Lawan kediktatoran militer”.
Orang-orang yang melintas lalu menawari mereka makanan dan minuman, menurut pantauan jurnalis Reuters di lokasi.
Banyak di antara massa kontra-kudeta mengenakan baju merah, warna kebesaran partai National League for Democracy (NLD) Suu Kyi yang menang telak dalam pemilu 8 November 2020.
Namun, ketika unjuk rasa membesar setelah para aktivis mengeluarkan ajakan di media sosial, internet di negara itu mati.
Pengamat jaringan internet NetBlocks melaporkan pemadaman internet terjadi dalam skala nasional.
Di Twitter mereka menerangkan, konektivitas turun sampai 54 persen dari tingkat biasanya. Beberapa orang mengatakan, data seluler dan Wi-Fi juga mati.
Militer Myanmar sejauh ini belum berkomentar. Sebelumnya mereka telah memblokir Facebook, lalu disusul Twitter dan Instagram hari ini.
Penyedia layanan seluler asal Norwegia, Telenor, mendapat perintah dari pihak berwenang Myanmar untuk memblokir akses ke Twitter dan Instagram sampai pemberitahuan lebih lanjut.
” Internet sudah mati tapi kami tidak akan berhenti bersuara,” tulis akun Twitter bernama Maw Htun Aung.
“Ayo berjuang dengan damai untuk demokrasi dan kebebasan. Ayo berjuang sampai menit terakhir demi masa depan kita,” lanjutnya dalam twit yang dikutip Reuters.
Ormas sipil Myanmar juga mengimbau penyedia jaringan internet dan seluler menolak perintah militer.
“Dengan mematuhi perintah mereka, perusahaan Anda pada dasarnya melegitimasi otoritas militer, padahal ada kecaman internasional terhadap mereka,” kata salah satu ormas dalam pernyataannya.
Telenor mengatakan, sebelum mematikan internet mereka secara hukum wajib mengikuti perintah untuk memblokir beberapa media sosial.
Namun, mereka juga menyadari perintah itu bertentangan dengan hukum HAM internasional. (R-03/Kps)
Redaktur