Agus mencontohkan, apabila ada seseorang pejabat yang pensiun, orang dalam daftar urutan tertinggi yang akan menggantikan. “Ini akan membantu para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan kepala daerah dalam mendapatkan orang-orang terbaik, jadi tidak perlu pusing-pusing, sistem sudah menolong dengan informasi yang lengkap, ini akan terbuka, orang akan tahu dirinya di urutan berapa,” kata Agus.
Asisten Komisioner 3 pada Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah 2 Agus Sudiyanto mengatakan, ada beberapa manfaat dalam penerapan sistem Merit. Diantaranya merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan mereka pada jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, sehingga target organisasi lebih mudah tercapai.
Selanjutnya, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN juga memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang wenangan. Dibeberkannya, ada beberapa kendala dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Antara lain, rendahnya kesadaran dan pemahaman instansi pemerintah terhadap manfaat dan urgensi sistem merit. Kualitas SDM aparatur yang rendah, intervensi politik PPK dan aktor politik lainnya terhadap manajemen ASN, dan lain sebagainya.(rel/can)
Redaktur