Soal Tudingan Oknum Anggota DPRD Sumut Pungli Dana Hibah Sekolah, Ketua DPD Gerindra Sumut : Jangan Coba-Coba “Bermain”

MEDAN,Sinarsergai.com – Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu secara tegas menyampaikan terkait tudingan dugaan pungli dana hibah yang dilakukan anggota oknum DPRD Sumut berinisial MARA, sudah memanggil yang bersangkutan.

“Senin lalu, sudah kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Namun, beliau membantah tudingan tersebut. Gak ada pemotongan itu,” ucap Gus Irawan kepada wartawan saat dikonfirmasi Via Phone, Minggu (04/12/2022) siang.

Dikatakan Gus Irawan yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, itulah batas yang bisa kami lakukan dan telah diingatkan, untuk setiap kader jangan coba-coba “bermain”. Fraksi Gerindra tidak boleh main-main seperti yang dituduhkan. “Beliau (MARA,red) menyatakan tidak,” kata Gus Irawan.

Nah, jika permasalahan ini masuk keranah hukum,Gus Irawan Pasaribu mengatakan, kita akan menghormati hukum, biar ajalah proses hukum itu jalan. Nanti sepenuhnya menjadi kewenangan aparat hukum lah. “Pastinya kita dukung lah, tentunya harus kita hormati hukum. Itukan sepenuhnya kewenangan aparat hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan massa mengaku dari Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) berunjukrasa di depan gerbang Kantor DPRD Sumut, Selasa (22/11/2022). Dalam orasinya, massa meminta Dewan Kehormatan DPRD Sumut membuat surat rekomendasi kepada partai asal anggota DPRD Sumut berinisial MARA, yang kuat dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi bermodus pungli dalam program Bantuan Dana Hibah Sekolah/Yayasan bersumber APBD Sumut TA. 2021 – 2022.

Ketua Umum JMI Ahmad Ridwan Dalimunthe terlihat memimpin langsung orasi di lapangan. Ahmad Ridwan meminta Dewan Kehormatan DPRD Sumut agar membuat surat rekomendasi kepada partai asal anggota DPRD Sumut inisial MARA, yang kuat dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi bermodus pungutan liar (pungli) dalam program Bantuan Dana Hibah Sekolah bersumber APBD Sumut Tahun ajaran 2021 – 2022.

Ia menjelaskan, ada 32 sekolah/yayasan mendapatkan bantuan Dana Hibah dari APBD Sumatera Utara. Dengan jumlah bantuan lebih kurang Rp200 juta tiap sekolah. Dan kuat dugaan oknum anggota dewan melakukan tindak pidana korupsi (extra ordinary crime) pada Bantuan Dana Hibah sekolah/yayasan APBD TA 2021 – 2022 itu. Modusnya adalah pungutan liar (pungli).

Dari 32 sekolah/Yayasan tersebut diduga sudah 17 sekolah yang menerima bantuan dana hibah tersebut. Bantuan masuk melalui rekening masing-masing sekolah/yayasan pada bulan Juli 2022.

“Dalam bantuan dana hibah tersebut diduga pungli oleh oknum anggota DPRD Sumut berinisial MARA dan oknum salah satu pengurus organisasi berinisial A. Informasinya, kedua oknum tersebut meminta fee 50% dari pihak sekolah/yayasan apabila ingin mendapatkan Dana Hibah APBD TA 2021 – 2022 tersebut,” sebutnya.

Padahal sambung Ridwan lagi, peruntukan dana Hibah APBD tersebut adalah untuk pembangunan fisik bangunan sekolah/yayasan pembuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas bantuan itu. “Namun kami menduga, LPJ yang dibuat oleh pihak sekolah direkayasa karena tidak mengalokasikannya 100% bantuan dana hibah tersebut,” kata Ridwan.

Panggil dan Periksa

Massa JMI mendesak Kejati Sumut agar memanggil dan memeriksa oknum anggota DPRD Sumut berinisial MARA.

Massa juga meminta agar Kejatisu memanggil dan memeriksa 17 kepala sekolah/pimpinan sekolah/yayasan yang telah menerima Bantuan Dana Hibah sebesar Rp200 ribu per satu sekolah dari APBD Provinsi TA 2021 – 2022. (ril/Md)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *