Yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan Ujian Kompetensi dan/atau Seleksi Terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan instansi terkait.
Melihat selama ini apa yang dilakukan oleh Bupati Deli Serdang masa itu M. Yusuf Siregar nampaknya sudah melaksanakan ketentuan tersebut, maka tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, bahkan telah menghormati dan menjalankan prosedur yang ada, sehingga apa yang dilakukannya mendapat perlindungan oleh hukum.
Terlebih terkait dugaan pemberhentian 2 (dua) Pejabat, tentunya hal ini merupakan persepsi yang keliru. Uji Kompetensi dan/atau Seleksi Terbuka dilaksanakan dengan dasar inisiatif dari masing-masing peserta. Begitupun dengan 2 (dua) Pejabat yang mengikuti program Uji Kompetensi dan/atau Seleksi Terbuka tersebut tentunya didasari pula pada inisiatif kedua pejabat tersebut. Kemudian sebagaimana diketahui, persoalan yang ada sekarang adalah persetujuan tertulis atas 2 (dua) jabatan Pejabat tersebut bukanlah tidak diproses oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melainkan masih dalam proses administratif di Kementerian Dalam Negeri. Maka secara hukum proses yang masih berjalan tersebut bukanlah suatu tindakan pemberhentian pejabat.
Hal-hal seperti ini biasa terjadi untuk menyudutkan salah satu pihak bukan semata-mata untuk menegakan hukum, apalagi ini terjadi menjelang Pilkada.
Maka dari itu, sepanjang mendapat persetujuan tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengisian kekosongan jabatan ataupun mutasi tetap dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.(R-05)
