Polisi dan Jaksa diminta usut anggaran pengadaan photo dan sudah dipajangkan belum dilantik. Photo yang dipajangkan juga hasil editan para oknum. Aparat Penegak Hukum diharapkan tidak takut untuk mengusutnya.Tegas Dodi.
Lanjutnya, dengan harga Rp 350.OOO (Tiga Ratus Ribu Rupiah) x 177 kepala desa =Rp 61.OOO.OOO,-, Anggaran ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan mesti diperiksa. Saya berharap kepada Aparat Penegak Hukum di Wilayah Kabupaten Asahan terutama Kejaksaan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan untuk melakukan evaluasi seluruh SPJ akhir tahun.
Masih ungkapan Dodi, sungguh kurang terpuji para oknum yang selalu pelaksana proyek pengadaan photo presiden dan wakil presiden,sebab pelantikan presiden dan Wakil Presiden terpilih belum dilaksanakan.(Kiki).
