“Pemutihan spesial seperti kita beli nasi goreng spesial tapi ada diskon. Tadi kami diskusi ada hal-hal yang harus kita dorong untuk meningkatkan wajib pajak,” ungkapnya.
Mulyadi mengatakan kesadaran pembayaran PKB di Sumut baru 43 persen. Sehingga harus ditingkatkan kepatuhan pembayaran pajak bagi masyarakat. Hal itu, dilakukan terobosan yang lebih baik lagi kedepannya.
“Di Provinsi Sumut harus banyak inovasi yang harus kita lakukan, tingkat kepatuhan pajak per hari ini masih 43 persen. Dengan ada pemutihan bisa tumbuh 75 persen. Setiap kesempatan harus dimaksimalkan,” kata Mulyadi.
“Kami juga menghampusan denda-denda di Jasaraharja. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan ini,” ucap Mulyadi kembali.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Muji Ediyanto menjelaskan program pemutihan PKB ini, sangat baik dalam rangka tertib registrasi, identifikasi dan administrasi kendaraan bermotor.
“Program ini, sangat bagus. Pertama dalam peningkatan pajak kendaraan bermotor. Di bidang registrasi, data ini tidak tertib karena berpengaruh dengan dokumen. Kalau tidak membayar pajak, suratnya tidak sah. Kemudian, bisa ditilang,” kata Muji.
Muji mengungkapkan bahwa total kendaraan bermotor di Sumut 7,6 juta unit. Tidak sampai separuh, yang membayar PKB yang bayar itu sekitar 3 juta unit.
“Yang lain kemana?, yang lain belum bayar pajak. Kenapa kita buat pemutihan pajak, kita juga melakukan terobosan mungkin yang terpublikasi adalah pemutihan. Terobosannya adalah jemput bola,” jelas Muji. (Sbl)
Tags
Dispenda Sumut, Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan, Program Pemutihan PKB, Polda Sumut
