Saat ini bersama Dewan Pengupahan Sumut dan stakeholder, pihaknya akan membahas langkah-langkah strategis jelang penetapan UMP.
“Sesuai dengan hasil rapat kerja bersama dengan LKS Tripartit Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 November yang lalu, kami akan membahas UMP sesudah keluarnya regulasi dari Pemerintah Pusat dan akan segera melakukan rapat membahas langkah-langkah strategis jelang penetapan UMP 2025,” kata Johnson.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusahan Indonesia (APINDO) Sumut Ng Pin Pin mengatakan pembahasan UMP Sumut 2025 dilakukan setelah kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional atau Petunjuk dari Pemerintah Pusat.
Dia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait penetapan UMP Sumut tahun 2025.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan Usulan UMP Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Bapak Pj. Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (Sbl)
