Perbaikan Sistem Politik
Presiden Prabowo Subianto berkomiten untuk melakukan perbaikan sistem politik di Indonesia. Bahkan saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis malam, 12 Desember 2024, Presiden Prabowo mengkritisi sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. Sehingga Presiden Prabowo setuju, perlu adanya perbaikan sistem partai politik.
Presiden Prabowo mengajak berpikir para elit partai Politik di Indonesia. Terkait system politik saat ini. Berapa puluh triliun dalam 1 – 2 hari dari Negara untuk pelaksanaan Pilkada.
Presiden Prabowo melihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, India lebih efisien. Karena DPRD lah yang menunjuk Gubernur hingga Bupati.Menurutnya, uang negara dibandingkan keluar banyak untuk Pemilu /Pilkada, lebih baik digunakan untuk memberikan makan kepada anak-anak bangsa, perbaiki sekolah, perbaiki irigasi. (*).
Menjungjung Tinggi Kemerdekaan Pers
Sementara itu, penulis juga mencatat komitmen Presiden Prabowo dalam menjungjung tinggi kemerdekaan pers. Sejak berkampanye sampai dilantik menjadi Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto bertekad untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan pers. Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi.
“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tentu harus menjunjung kebebasan pers. Kami mendukung penuh dan berkomitmen untuk selalu, mengembangan, merawat, dan menyempurnakan kebebasan pers,” tegas Presiden Prabowo.
Prabowo juga telah menandatangani Deklarasi Kemerdekaan Pers Capres dan Cawapres saat pencalonannya dihadapan Dewan Pers. Untuk tetap mendukung kemerdekaan pers yang sejak reformasi 1998 bergulir. Deklarasi kemerdekaan pers yang ditandatangani Prabowo itu berisikan tiga poin, yaitu:
1. Menjamin independensi dan kemerdekaan pers dari campur tangan pihak mana pun.
2. Menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap pers.
3. Mendukung pers yang profesional agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
Pada ahir tulisan ini kami menyampaikan beberapa catatan yang hingga kini jadi Program prioritas Dewan Pengurus SMSI Pusat untuk didiskusikan:
1. Demokrasi liberal, ternyata tidak sesuai dengan literarur sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, perlu penyempurnaah UU Pemilu dan diharapkan Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR, dan pemilukada dilakukan oleh DPRD, dengan merekomendasikan 3 nama untuk kemudian dipilih oleh Presiden atau Gubernur.
2. SMSI terus mendukung dengan mengawal Swasembada pangan penguatan masyarakat desaa disertai pengawasan dan penegakan hukum dimulai dari. Desa.
3. Mengembalikan UUD 45 sebagai dasar dan induk daeri hukum di Indonesia.
4. Wujudkan ekonomi sesuai dengan UUD 45, dan revitalisasi seluruh jenis pertambangan, energy, tanah dan perkebunan dengan mengembalikan pengelolaan dan kepemilikan dibawak kendali negara.
5. Pesatnya perkembangan tehnologi digital, perlu ada penataan ulang kehidupan pers Indonesia, dengan penyempurnaan UU Pers.
Catatan SMSI Akhir Tahun 2024: Demokrasi Terpimpin Syarat Terwujudnya Indonesia Emas 2045
