“Kalau keluarganya tetap minta dicari sampai ketemu ya kita harus cari. Ini sesuai dengan perintah bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai aparat kita harus berusaha semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Kemudian arahan selanjutnya, Kepala BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar segera melakukan pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor. Sebagaimana diketahui bahwa bencana tanah longsor turut menutup akses satu-satunya dari Kecamatan Petungkriyono menuju Kota Pekalongan, sehingga hal tersebut membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat terganggu.
“Jangan sampai masyarakat yang terdampak ini terganggu,” ucap Suharyanto.
Kepala BNPB memahami dalam upaya pembukaan jalur tersebut menjadi tantangan, baik dari segi teknis maupun pembiayaan. BNPB tentunya dapat memberikan dukungan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun tentunya segala hal dikeluarkan dalam proses tersebut membutuhkan dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi.
“Intinya kami siap mendukung, namun saya mengingatkan kepada pemda bahwa segala hal yang dikeluarkan nanti pastinya ada regulasi yang harus dipertanggungjawabkan,” jelas Suharyanto.
Berikutnya, Kepala BNPB juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak, khususnya yang meninggal dunia dan luka-luka. Bagi yang meninggal tentunya harus diberikan santunan, dan yang luka-luka harus mendapat perawatan terbaik termasuk memberikan kebutuhan dasarnya.
“Yang luka-luka tolong jangan dikenai biaya apapun. Kebutuhan makan dan minum logistiknya tolong dipenuhi,” jelas Suharyanto.
“Kami akan mendampingi. Selama tanggap darurat sampai nanti kembali pulih, khususnya pengungsi nanti kebutuhan dasarnya harus dipenuni,” imbuhnya.
Transisi Tanggap Darurat
Dalam forum tersebut, Kepala BNPB kemudian menjelaskan bahwa dalam fase penanganan darurat, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel.
Adapun dalam fase ini, pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya.
