Sebagai wilayah strategis dalam arus mudik nasional, dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten sangat diperlukan. Beberapa langkah yang akan dilakukan bersama antara lain: Pendirian Posko Angkutan Lebaran dan program mudik gratis; Pengawasan kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di jembatan timbang; Sosialisasi online ticketing untuk mengurangi antrean dan kepadatan di pelabuhan; Peningkatan akses transportasi feeder ke terminal, stasiun, dan pelabuhan; Edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pemudik, terutama pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor.
“Kami juga meminta dukungan dari Pemprov Banten, seperti penyediaan rest area dan buffer zone untuk tempat istirahat pemudik, serta bantuan tenaga pengamanan dari pemerintah daerah,” tambah Menhub.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian khusus diberikan pada pelabuhan-pelabuhan penyeberangan di Banten, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegoro, Pelabuhan Pelindo 2, dan Pelabuhan Ciwandan. Pelabuhan ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.
“Pelabuhan Merak, Ciwandan, Pelindo II, dan BBJ adalah simpul transportasi krusial selama masa mudik. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Banten dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran arus penyeberangan. Rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta optimalisasi layanan penyeberangan menjadi fokus utama kami,” jelas Menhub. Gubernur Banten Andra Soni turut optimistis bahwa koordinasi yang terjalin akan memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik. “Kami optimis, Insya Allah, koordinasi ini akan membuat pelayanan bagi pemudik semakin baik. Merak selalu menjadi pusat arus mudik, dan dari tahun ke tahun, kami terus melakukan peningkatan,” ujar Andra.
Dengan koordinasi yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, diharapkan angkutan Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma serta sejumlah Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Dwi/ril)
