Selanjutnya, kami juga mohon agar Pemerintah Pusat, Propinsi Sumatera Utara dan PemkabS ergai memberikan bantuan kepada nelayan Jaring Selapis,baik itu berupa alat tangkap dan Kapal Perahu yang ukuran kecil saja lebih kurang panjangnya hanya 4 meter saja. Ucapnya.
Dukung APH Periksa Kembali Bantuan Alat Tangkap dan Kapal Perahu
Selain meminta ditertibkan Kapal Pukat Trawl dan sejenisnya, kami nelayan di Kecamatan Bandar Khalifah sangat mendukung Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,(Kejatisu) Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Polisi Sumatera Utara (Poldasu) untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua bantuan alat tangkap, sarana keselamatan nelayand an Kapal perahu beserta alat tangkap dari tahun 2023-2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Pemeriksaan ini bertujuan agar bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat tepat sasaran, bukan kepada orang yang tidak nelayan, contohnya seorang yang kesehariannya hanya membeli ikan nelayan, bearti itu namanya pedagang. Bukan nelayan aktif.” Ucapnya.(Tim)
