SERGAI,Sinarsergai.com – Presiden Prabowo telah mengintruksikan kepada seluruh jajarananya baik itu di Pemerintah Pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025. Intruksi itu telah dituangkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Namun hal yang sangat mengejutkan bagi berbagai kalangan masyarakat luas di Serdang Bedagai, beredar dan berhembus dengan kecang informasi bahwa Pemkab Sergai baru-baru ini telah bagi-bagi kendaraan roda dua merek NMAX untuk para kepala desa se – Sergai yang berumber dari APBD tahun 2025. Hal itu pun menjadi tanda tanya besar bagi berbagai kalangan masyarakat terkait Inpres 2025. Apakah bagi-bagi Sepeda Motor NMAX baru keluaran dari Showeoom tanpa plat BK sebanyak 181 unit tersebut tidak bertentangan dengan Intruksi Presiden Prabowo?.
Nah, setelah dilakukan penelusuran di lapangan, diterima informasi dari beberapa orang kepala desa yang bertugas di Tiga kecamatan Kabupaten Sergai, bahwa 181 unit Sepeda motor NMAX itu merupakan kendaraan dinas bagi kepala desa sebagai pengganti kendaraan dinas yang lama, tapi itu diberikan kepada kepala desa yang kabarnya saat Pilkada Sergai tahun 2024 berhasil meraih suara sebanyak 90 persen ke atas dari suara yang sah, khususnya pasangan Dambaan.
Sedangkan bagi 62 orang kepala desa yang tidak memenuhi target pencapaian 90 persen ke atas perolehan suara dari suara yang sah, maka sepeda motor NMAX tersebut belum dianggarkan pada tahun 2025. “Saat ini hanya 181 orang saja yang diberikan sepeda motor NMAX, seperti di Kecamatan Teluk Megkudu, ada 4 orang kepala desa yang tidak menerima sepeda motor NMAX dan begitu juga di Kecamatan Tebing Tinggi Syahbandar, kabarnya hanya 2 kepala desa aja yang menerima sepeda motor, karena banyak kepala desa yang tidak berhasil meraih 90 persen suara dari suara sah untuk pasangan Dambaan.
Nah, yang menjadi misteri saat ini adalah pemberian 181 unit Sepeda Motor Listrik yang masih kabarnya bersumber dari orang nomor satu di Propinsi Sumut dan dananya tidak pula masuk dalam anggaran APBD Propinsi Sumut tahun 2025. Apakah ini bersumber dari dana pribadi. Hingga kini belum dapat diketahui secara pasti kebenaran anggaran tersebut dari mana sumbernya.
