Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap semua kendaraan roda dua,siapa saja yang mempergunakannya dan apa kepentingannya terhadap tugas negara dan apa jabatannya, itu harus jelas setiap barang-barang yang menjadi milik negara dalam penggunaannya.
Selanjutnya, aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan harus benar-benar masih dimanfaatkan untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan tim sukses atau pihak keluarga dari petinggi di “Tanah Bertuah Negeri Beradat”.
Semua aset harus jelas pendataan nya dan berapa nilainya jika dirupiahkan. Kata Burhanuddin.
Evaluasi Dana Hibah
Dana hibah merupakan dana yang bersumber dari APBD. Pemberian dana ini harus mengacu dengan aturan yang berlaku bukan hanya berdasar suka tidak sukanya pemimpin di daerah ini, sebab anggaran itu bukan berasal dari dana pribadi, dana itu berasal dari masyarakat.
Pemberian dana hibah itu harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan tidak keberpihakan, sebab itu dana berasal rakyat, jadi berikan dana hibah itu untuk kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk dihabiskan buat jalan-jalan dan acara serimonial yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Intinya ungkap Burhanuddin, Pemkab Sergai harus sejalan dengan program Pemerintah Pusat dan patuhi Inpres Presiden Nomor 1 tahun 2025, sebab semua pejabat itu telah digaji oleh masyarakat. Mungkin tidur saja ASN digaji masyarakat. (Red)
