Hal ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan publik dan kemandirian fiskal daerah. Dalam kaitan ini, Wagub mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan terobosan dalam digitalisasi pajak dan retribusi, integrasi sistem dengan perbankan, serta optimalisasi pemanfaatan QRIS.
Namun demikian, sambung Wagub, pekerjaan rumah masih sangat banyak. Kolaborasi antarinstansi dan pemanfaatan data belum sepenuhnya optimal.
“Karena itu, saya mendorong para kepala daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan agar mampu memimpin transformasi digital ini secara menyeluruh,” imbau Dek Fadh.
Sebagai panduan bersama, pada kesempatan tersebut Wagub kembali menegaskan beberapa poin penting sebagai arah kebijakan di masa mendatang, yaitu membangun dan memperkuat basis data Neraca Pangan Aceh yang akurat sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi.
Selanjutnya, meningkatkan sinergi dan implementasi program SIGANTANG yang merupakan akronim dari Stabilisasi Harga Melalui Ketahanan Pangan yang Inklusif.
Selain itu, sambung Wagub, memberi peran strategis kepada BUMD dalam distribusi pangan antarwilayah dan empercepat digitalisasi sistem pembayaran daerah dengan dukungan teknologi informasi yang andal dan aman.
“Terakhir, mari bersama kita meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di OPD urusan pendapatan agar lebih inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan, tanpa memberatkan masyarakat,’ sebut Wagub.
Untuk itu, Wagub mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas dalam menjalankan amanah karena harapan masyarakat sangat besar.
“Kita tidak boleh mengecewakan harapan itu. Kami optimis, pertemuan strategis hari ini dapat melahirkan kesepakatan dan komitmen konkret yang memperkuat daya tahan ekonomi daerah dan mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ucap Wagub.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia perwakilan Aceh atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan pertemuan ini, serta apresiasi kepada para Bupati/Wali Kota, Polda Aceh, instansi vertikal, narasumber dari Kemenko Perekonomian dan Kemendagri, anggota TPID dan TP2DD se-Aceh, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi,” pungkas Wagub Fadhlullah.