MEDAN,Sinarsergai.com – Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus SH MKn angkat bicara soal pendidikan gratis di tingkat SMA dan SMK bagi sekolah negeri maupun swasta.
Seperti diberitakan sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 02 Juni 2025 memutuskan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta pada jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) tanpa biaya.
Menurutnya, secara prinsip, DPRD Sumut sangat mendukung langkah tersebut. Tapi, kata Erni, jangan lupa satu hal penting, soal realita di lapangan dan kondisi keuangan daerah juga harus jadi pertimbangan utama.
“Kita tentu setuju pendidikan itu harus terjangkau, bahkan kalau bisa gratis untuk seluruh anak-anak Sumatera Utara. Tapi kita juga harus realistis, soal anggarannya yang perlu digodok apakah cukup atau nggak cukup?” ujar Erni saat ditemui di Gedung DPRD Sumut, Senin (16/6/2025).
Menurut politisi perempuan ini, semangat untuk mencerdaskan generasi muda Sumut patut diapresiasi. Namun ia menekankan bahwa segala kebijakan harus melewati pengkajian mendalam lewat Komisi E DPRD Sumut yang memang membidangi pendidikan dan kesejahteraan sosial.
“Kami di DPRD, khususnya lewat Komisi E, akan terus mengawal dan melihat langsung bagaimana kesiapan anggaran di masing-masing daerah. Jangan sampai niat baik ini malah jadi beban baru di tengah keterbatasan yang ada,” kata Erni yang meraih suara terbanyak jumlah suara dari Partai Golkar Sumut.
Akses Pendidikan Erni juga menegaskan pentingnya memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh penjuru Sumut.
Ia menyebutkan, ada daerah-daerah yang bahkan masih kekurangan tenaga pengajar, fasilitas belajar yang layak, dan akses transportasi yang mendukung.
“Gratis boleh, tapi jangan hanya di Medan atau kota besar. Yang di Tapanuli, Nias, Labuhanbatu juga harus merasakannya,” ujar Erni sembari tersenyum.
Ia menilai, kebijakan pendidikan gratis seharusnya tidak hanya selesai di soal biaya. Tapi juga harus menyentuh kualitas pendidikan, ketersediaan guru, hingga pembangunan infrastruktur sekolah.
