Sesi berikutnya diisi oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Dwi Nastiti, yang menyampaikan strategi pelayanan pemasyarakatan dalam rangka implementasi KUHP baru. Ia menekankan perlunya transformasi dalam pola layanan dan pendekatan terhadap pelanggar hukum.
“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menuntut pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif. Oleh karena itu, strategi pelayanan kita harus disesuaikan. Mulai dari pembinaan narapidana, peran pembimbing kemasyarakatan, hingga integrasi teknologi informasi,” terang Dwi Nastiti.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam menyelaraskan pemahaman dan strategi pelaksanaan KUHP baru di seluruh jajaran pemasyarakatan di Aceh. Dengan sinergi dan persiapan yang matang, layanan pemasyarakatan ke depan diharapkan dapat lebih modern, efektif, dan berkeadilan.
Zainal Abidin
