Program UHC bagian dari Prioritas Gubsu yang Diimplementasikan melalui Dinas Kesehatan Sumut Dipimpin Faisal Hasrimy
Oleh Zulfikar Tanjung
Di tengah dinamika pemerintahan daerah yang sering kali tersandera urusan proyek dan tender, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara justru tampil berbeda.
Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan saat ini, H. Muhammad Faisal Hasrimy, instansi tersebut menonjol dalam hal karya nyata, respons cepat, dan kesungguhan tanpa kompromi dalam menjalankan program pelayanan publik, terutama mendukung visi-misi Gubernur Bobby Nasution.
Salah satu ikonnya yang menonjol adalah keberhasilan Sumatera Utara dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara utuh dan berkelanjutan.
Sebuah capaian yang tak hanya bersifat administratif, namun mengubah langsung hidup jutaan warga, karena membuka akses layanan kesehatan gratis berbasis BPJS Kesehatan hingga ke desa-desa terpencil.
UHC bukan proyek. Tidak ada pengadaan barang atau jasa. Tidak ada pembangunan fisik atau pembelian alat yang bisa ditenderkan. Yang ada hanyalah anggaran murni rakyat yang dikembalikan langsung untuk kesejahteraan rakyat. Nilainya ratusan miliar, dan semuanya digunakan untuk menutup iuran kesehatan masyarakat yang tak mampu.
“Ini adalah program mulia, karena tidak memberi celah dikorupsi. Justru mengukur kesungguhan kita dalam memihak rakyat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari USU Hafian Tan.
Langkah Dinas Kesehatan Sumut ini juga memberi kontribusi strategis terhadap upaya pencitraan positif pemerintahan Bobby Nasution, khususnya dalam mengangkat ikon PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Dibandingkan daerah lain yang masih berputar-putar pada program infrastruktur yang kerap terjerat persoalan tender dan dugaan KKN, Sumut tampil dengan pendekatan baru: mengutamakan substansi kesejahteraan rakyat daripada proyek fisik.
Kesungguhan Kepala Dinas Kesehatan H Muhammad Faisal Hasrimy.dalam memantau dan mengawal UHC ini tidak hanya terwujud di level kebijakan, tetapi juga operasional: mulai dari pemadanan data peserta, kolaborasi aktif dengan kabupaten/kota, pengawasan efektivitas layanan, hingga edukasi publik. Semua dilakukan dengan irama cepat—sesuai semangat PHTC.
