JAKARTA,Sinarsergai.com – Analis politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, mengecam keras atas framing negatif, narasi sesat serta tuduhan sepihak yang subjektif yang dilontarkan segelintir oknum menyerang personal eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Prof. Dr. H. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, SE., M.M. yang saat ini menjabat sebagai Penasehat Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto Bidang Pertahanan Nasional soal program rumah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dinilai tuduhan tersebut dianggap tidak berdasar, tak objektif dan diduga ada muatan politisnya.
“Oleh karena itu, Alumni Indef school of political economy Jakarta Nasky, menilai beredarnya opini negatif merupakan hasil pencampuran informasi tidak relevan demi mendorong publik menyetujui narasi yang dibuat pihak-pihak tertentu. Menurutnya, menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” ujar Nasky dalam keterangannya, di Jakarta, pada Selasa (5/8//2028)
“Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk Penasehat Khusus Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan,” sambungnya.
Founder Nasky Milenial Center ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dan tetap mengedepankan akal sehat serta fakta yang valid. Namun, Ia mengakui kritikan dan saran yang disampaikan elemen masyarakat merupakan suatu hal wajar.
“Ini merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Ia menilai bahwa kebijakan soal program rumah prajurit TNI AD bukan semasa Jenderal Dudung tetapi pada masa pejabat sebelumnya. Bahkan Jenderal Dudung lah yang menata, mengkoordinasikan dan menyelesaikan persoalan kebijakan tersebut agar bermanfaat bagi para prajurit TNI AD berdasarkan peraturan yang ada, bukan asal bicara.
