“Selain itu, Lanjut Nasky, Selama menjabat jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman sangat komitmen dan konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan prajurit TNI AD yang selalu jadi program prioritas kerjanya, sehingga ia terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana di satuan serta memenuhi kebutuhan pokok para prajurit,” jelas Nasky.
Nasky juga menguraikan keberhasilan dan prestasi Jenderal Dudung yakni telah berhasil menyelesaikan pembangunan fasilitas bagi prajurit TNI AD sebanyak 1.020 unit Rumah Dinas (Type K-45), 62 unit Rumah Dinas (Type K-70), serta 9 unit Rusun tahun 2021. Ini wujud bukti nyata perhatian dan dedikasi Jenderal Dudung sebagai seorang pemimpin dalam memanusiakan dan mensejahterakan kehidupan para prajurit, termasuk pemberian penghargaan kepada prajurit yang berprestasi.
Sementara itu, Isu soal program rumah prajurit TNI AD kembali mencuat ke publik seiring atas kepercayaan dan amanah yang di berikan Bapak Presiden RI, Prabowo kepada Jenderal Dudung di Kabinet Merah Putih. Maka untuk itu, Sebuah tuduhan dalam negara hukum haruslah dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing media. Taktik ini bukanlah hal baru. Dalam praktik global, kita mengenal apa yang disebut _decapitation strategy_, yaitu menyerang tokoh-tokoh kunci yang dianggap menjadi fondasi utama kekuatan politik atau kebijakan.
“Karena itu, Jika kita meninjau pendekatan _public choice theory_, maka serangan seperti ini bukanlah kejadian yang netral. Ada aktor-aktor rasional yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan cara menyerang individu kunci dalam sistem,” ungkap Nasky.
Selain itu, Dalam studi administrasi publik, kohesi politik dan ketenangan dalam arena legislatif adalah _prerequisite_ dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa itu, pemerintah akan selalu disibukkan dengan manuver-manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.
“Maka, serangan terhadap Penasehat Khusus Presiden Jenderal Dudung harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. Dan secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” ucap Nasky.
