(Teks foto : Cuma Ilustrasi seorang Kordinator Kartel )
PEMATANGSIANTAR,Sinarsergai.com -Dugaan adanya jaringan peredaran narkoba berskala besar kembali mencuat di Kota Pematangsiantar. Sejumlah warga melaporkan bahwa sebuah kelompok yang disebut-sebut sebagai “Kartel narkoba” masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum. Berdasarkan informasi warga, kelompok ini diduga dipimpin oleh seseorang berinisial N.S. dengan koordinator lapangan berinisial F.D., yang hingga kini belum pernah terjerat proses hukum meskipun diduga menjadi otak dari peredaran narkotika di wilayah tersebut.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan dan menggunakan nama samaran “Bedul” mengungkapkan bahwa lokasi peredaran narkoba ini berada di sekitar Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara. “Siang hari mereka beroperasi di depan SD Lorong 7, malamnya pindah ke dalam area sekolah. Kegiatan ini berlangsung hampir 24 jam,” ungkap Bedul, Kamis (14/8/2025).
Menurut informasi yang diperoleh, kelompok ini memiliki beberapa orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan tersebut, di antaranya berinisial A., H., B., dan L. Dua di antaranya disebut-sebut berperan sebagai becak (kurir), sehingga memudahkan pergerakan mereka dalam mengedarkan barang haram tersebut. “Ada yang memang dikenal warga sebagai tangan kanan koordinatornya,” tambah Bedul.
Warga sekitar mengaku sudah berulang kali menyampaikan keluhan dan informasi kepada Polisi. Namun, setiap kali dilakukan penggerebekan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pematangsiantar, para pelaku selalu berhasil lolos. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa informasi razia sudah bocor sebelum operasi dilaksanakan.
Bedul menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir lingkungan pendidikan anak-anak mereka tercemar oleh peredaran narkoba. “Bagaimana tidak khawatir? Lokasinya dekat sekolah. Kita takut generasi muda kita rusak,” ucapnya dengan nada prihatin.
Ia juga berharap agar Polda Sumut turun langsung untuk menangani kasus ini, karena warga menilai penanganan di tingkat kota belum maksimal. “Kalau Polda yang turun, kami berharap bisa ada tindakan tegas. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” ujarnya.
