BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menegaskan bahwa keteguhan masyarakat Aceh dalam memegang komitmen menjadi kunci utama keberlangsungan perdamaian di Tanah Rencong selama dua dekade terakhir.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Intelijen Negara (BIN) di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Selasa (7/10/2025) malam.
“Perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005 telah berjalan selama 20 tahun. Banyak pihak bertanya mengapa perdamaian di Aceh bisa bertahan lama. Salah satu jawabannya adalah keteguhan masyarakat Aceh dalam memegang sebuah komitmen,” ujar Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh.
Ia menambahkan, hal itu pula yang menjadi perhatian para duta besar negara sahabat yang hadir pada peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh beberapa waktu lalu. “Mereka kagum karena Aceh berhasil menjaga stabilitas sosial dan keamanan dalam jangka waktu yang panjang setelah konflik bersenjata,” katanya.
Diketahui, peringatan dua dekade perdamaian Aceh yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh turut dihadiri oleh perwakilan dari 14 kedutaan besar, di mana empat di antaranya hadir langsung.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh telah belajar dari sejarah panjang konflik yang menyisakan penderitaan. “Tidak ada kemenangan dalam peperangan. Tidak ada ketenangan dalam peperangan. Yang ada hanya kerugian dan duka bagi semua pihak. Karena itu, kami memilih perdamaian sebagai satu-satunya jalan menuju kemenangan bersama,” tegasnya.
Meski diakui masih ada beberapa butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang belum sepenuhnya terealisasi, Fadhlullah menegaskan bahwa masyarakat Aceh tetap berkomitmen menjaga perdamaian demi terciptanya suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif, di mana para peserta Diklat BIN berkesempatan berdialog langsung dengan Wagub mengenai sejarah konflik dan proses rekonsiliasi di Aceh.
