BATANG KUIS, Sinarsergai.com – Banyak persoalan pertanahan di Deli Serdang belum bisa diselesaikan karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), terutama di lahan eks hak guna usaha (HGU).
Fakta ini disampaikan Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo SS, pada Reses Komisi II DPR RI di D-Prima Hotel Kualanamu, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Rabu (10/12/2025).
“Persoalan pertanahan bukan berada di kewenangan penuh pemerintah daerah. Ini yang membuat banyak konflik agraria di Deli Serdang tidak dapat kami selesaikan, meskipun tekanan dari masyarakat sangat besar,” ucap Bupati pada pertemuan tentang isu pertanahan, terutama masalah eks HGU.
Saat ini, ada 4.392,89 hektare (Ha) tanah eks HGU di Kabupaten Deli Serdang dan tidak sedikit yang menyebabkan konflik antar-penggarap serta masyarakat.
“Meskipun statusnya eks HGU, tapi pelepasan status tanah butuh proses yang panjang, bahkan pemerintah daerah harus melakukan ganti rugi jika ingin status tanah menjadi aset pemerintah daerah,” lanjut Bupati.
Luas lahan eks HGU yang ada, pada prinsipnya sangat dibutuhkan oleh Pemkab Deli Serdang dalam melakukan pembangunan, termasuk mendukung program strategis nasional (PSN), seperti penambahan lahan untuk ketahanan pangan, fasilitas pendidikan sekolah gratis, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Meski demikian, kami tetap berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, kami berharap melalui pertemuan ini, Komisi II bisa membantu meneruskan keluh kesah kami di daerah kepada pemerintah pusat,” harap Bupati.
Di kesempatan itu juga, Bupati menyinggung perihal penanganan wilayah terdampak bencana di luar kewenangan Pemkab Deli Serdang, seperti longsor yang terjadi di Sibolangit, dan kondisi-kondisi sungai yang harus mendapat perhatian.
“Saat ini Deli Serdang juga terdampak bencana. 19 dari 22 kecamatan yang ada terdampak banjir dan longsor. Total kerugian mencapai Rp557 miliar, di mana dominasi kerusakan di areal persawahan,” rinci Bupati.
