Dalam konteks birokrasi Indonesia yang masih bergulat dengan residu budaya patrimonial, langkah ini bukan perkara mudah.
Yang menarik, konsistensi kebijakan tersebut teruji bukan hanya pada fase seleksi, tetapi hingga tahap akhir: pengangkatan dan penyerahan Surat Keputusan.
Puncaknya, pada Rabu (24/12/2025), sebanyak 11.625 orang diangkat dan menerima SK sebagai PPPK Paruh Waktu.
Jumlah ini bukan angka kecil. Ia mencerminkan keberanian kebijakan sekaligus kejelasan arah pemerintah provinsi dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN secara manusiawi, legal, dan berkeadilan.
Di titik inilah kepemimpinan Bobby Nasution menemukan relevansinya. Ia tidak tergoda mencari popularitas instan dengan keputusan serba politis, tetapi memilih jalan administratif yang tertib, meski tidak selalu populer.
Kebijakan PPPK Paruh Waktu, misalnya, bukan solusi instan yang memuaskan semua pihak, namun memberi harapan yang rasional dan bermartabat: bekerja sesuai ketentuan, dinilai secara objektif, dan diangkat tanpa harus “mengurus ke sana-kemari”.
Tentu, komitmen politik membutuhkan pelaksana yang mampu menjabarkannya di lapangan.
Di sinilah peran Kepala BKD Sumut, Sutan Tolang Lubis, menjadi krusial. Ia tidak sekadar menjadi juru bicara kebijakan, melainkan penggerak teknis yang memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam banyak kasus, kebijakan gagal bukan karena niat pimpinan, tetapi karena lemahnya eksekusi birokrasi.
Hal itu tidak terjadi di Sumatera Utara.
BKD Sumut tampil relatif rapi, tenang, dan konsisten.
Komunikasi publik dijaga. Penjelasan kepada peserta dilakukan berulang-ulang. Isu liar ditepis dengan data dan sistem.
Ketika muncul kecurigaan, jawabannya bukan defensif, melainkan membuka ruang klarifikasi dan pelaporan. Ini memperlihatkan birokrasi yang percaya diri karena bekerja di atas aturan, bukan di bawah tekanan.
Lebih jauh, keberhasilan ini memberi pesan penting secara nasional. Di tengah narasi bahwa rekrutmen ASN selalu rawan konflik dan intervensi, Sumatera Utara menunjukkan alternatif: reformasi bisa berjalan tanpa kegaduhan jika kepemimpinan tegas dan pelaksana disiplin.
