22 Tahun Samosir: Evaluasi Kepemimpinan dan Kinerja Pembangunan – Sinarsergai
Daerah

22 Tahun Samosir: Evaluasi Kepemimpinan dan Kinerja Pembangunan

×

22 Tahun Samosir: Evaluasi Kepemimpinan dan Kinerja Pembangunan

Sebarkan artikel ini

SAMOSIR,Sinarsergai.com – Memasuki usia 22 tahun, Kabupaten Samosir berada di persimpangan antara pencapaian formal dan kebutuhan nyata masyarakat. Momen ini bukan hanya soal perayaan, tetapi waktu untuk menilai sejauh mana pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.

Oloan Simbolon, mantan pimpinan DPRD Kabupaten Samosir dan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, menegaskan bahwa usia kabupaten harus menjadi cermin moral dan administratif bagi pemerintah daerah. “Dua puluh dua tahun bukan sekadar angka. Ini adalah usia kedewasaan bagi daerah dan pemerintahnya. Pertanyaannya sederhana: apakah rakyat benar-benar merasakan manfaat dari semua kebijakan yang dijalankan?” tegas Simbolon, Rabu (7/1/2026).

Menurut Simbolon, selama ini keberhasilan pemerintah sering diukur dari formalitas: anggaran terserap, laporan rapi, proyek selesai. “Ini ukuran birokrasi, bukan ukuran kesejahteraan. Jika rakyat masih merasakan jauh dari pelayanan, pembangunan lambat, dan kebijakan kaku, maka formalitas semata tidak cukup,” jelasnya.

Simbolon juga menyoroti soal mendengar rakyat. “Sering kali dialog berhenti pada seremoni. Aspirasi ditampung, tetapi keputusan tetap statis. Mendengar yang sejati menuntut keberanian dan kerendahan hati—kesediaan untuk menerima kritik dan mengubah kebijakan bila salah. Kepemimpinan yang takut dikritik sesungguhnya mempersempit ruang kebenaran,” ujarnya.

Dalam perspektif kearifan lokal Batak, prinsip Dalihan Na Tolu menekankan keseimbangan dan saling menghormati. Simbolon menegaskan, prinsip ini harus menjadi pedoman kepemimpinan: “Kekuasaan yang tidak melayani rakyat, otoritas yang hanya mengatur tapi tidak berpihak, akan membuat pembangunan kehilangan empati dan arah.”

Selain itu, Simbolon menekankan hutang moral pemerintah kepada sejarah dan pendahulu Samosir. “Kabupaten ini diperjuangkan agar rakyat dimuliakan, bukan agar kekuasaan nyaman. Penghargaan terhadap sejarah bukan melalui seremoni atau piagam, tapi melalui keberanian memperbaiki arah kebijakan dan berpihak pada warga yang membutuhkan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *