“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah: pers tidak bisa dibungkam, dan hukum melindungi kerja jurnalistik,” tuturnya.
Dikemukakannya masih terbuka ruang klarifikasi dan hak jawab dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga sesuai ketentuan Undang-Undang Pers
