Sementara di tempat terpisah, Mantan DPRD Provinsi Sumut, Oloan Simbolon, menegaskan kepada wartawan, Senin (19/1/2026), jika pengadaan mobil dinas Bupati benar senilai Rp3 miliar, hal itu merupakan penghinaan bagi masyarakat.
“Ini sudah keterlaluan. Saat masyarakat menghadapi gagal panen akibat kemarau panjang, bisa saja membeli mobil dinas dengan nilai fantastis,” ujarnya.
Oloan menekankan, DPRD Samosir perlu mempertanyakan urgensi dan kebenaran realisasi anggaran tersebut.
“DPRD harus proaktif dan pro-rakyat. Masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih penting daripada membeli mobil dinas seharga miliaran rupiah,” katanya.
Menurut Oloan, kepemimpinan diuji bukan hanya melalui mekanisme anggaran yang sah, tetapi juga melalui kepekaan sosial dan moral.
“Anggaran boleh tersedia, prosedur boleh benar, tetapi hati nurani harus dikedepankan. Apakah ini waktu yang tepat untuk memamerkan kemakmuran kekuasaan? Ketika rakyat berjuang bertahan hidup, kemewahan berlebihan bukan hanya melukai rasa keadilan, tapi meruntuhkan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Samosir belum memberikan penjelasan lanjutan terkait langkah konkret penanganan dampak kemarau panjang terhadap masyarakat terdampak.( rit/hot )
