Ia menambahkan, klausul kontrak terkait addendum seharusnya mungkinkan melalui proses Pemeriksaan Bersama dituangkan dalam Berita Acara apabila dalam Pemeriksaan Bersama mengakibatkan perubahan isi Perjanjian maka HARUS dituangkan dalam Addendum/perubahan Perjanjian dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian meliputi MENGUBAH spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jika ada perbedaan kondisi aktual. Namun pejabat Inalum, termasuk Jevi Amri dan Bambang Heru Prayoga, menolak dengan alasan kontrak dibatalkan.
SSE setelah berkisar 6bulan laksakan serah terima semua barang dengan baik berikut dengan lebih cepat dari jadwal baru yang tertera di Notulen Rapat seharusnya sudah terima DO bahkan menerima surat pembatalan PO dan diminta membayar denda hampir Rp200 juta, padahal barang telah berada di gudang Inalum selama enam bulan.
Halomoan menegaskan, setiap barang yang masuk harus disertai kartu inspeksi resmi berisi nama barang, merek, nomor kontrak, nama pemasok, jumlah, nomor material, status barang (ok, reject, pending), dan keterangan tambahan.
“Ketidaksesuaian antara administrasi dan fisik barang berpotensi menimbulkan masalah serius dalam tata kelola BUMN. BUMN adalah aset negara, yang setiap proses harus berdasarkan nilai-nilai utama transparan dan proses penerimaan barang harus akuntabel,” tegasnya.
Menurut Halomoan, praktik yang tidak transparan berpotensi merugikan rakyat sebagai pemegang saham utama untuk tujuan memakmurkan kehidupan rakyat NKRI karena kerugian BUMN bisa dibebankan pada publik.(rel)
