Sesmenko R. Andika juga mendorong agar seluruh jajaran Kedeputian Koordinasi Hukum menjalankan fungsi koordinasi secara optimal dalam mendukung pembangunan hukum nasional. Dukungan manajemen dari Sekretariat Kemenko Kumham Imipas ditegaskan akan terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
Dalam rangkaian kegiatan, masing-masing asisten deputi turut menyampaikan rencana rekomendasi kebijakan strategis tahun 2026. Bidang Materi Hukum dan Keadilan Restoratif mengusulkan penguatan substansi hukum pidana berbasis keadilan restoratif, tindak lanjut temuan Indeks Pembangunan Hukum, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta dukungan aspek hukum terhadap program prioritas pemerintah. Bidang Tata Kelola Administrasi Hukum mendorong penguatan pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara itu, Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi nasional dan penguatan monitoring pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung. Dari sisi Kekayaan Intelektual, disampaikan rekomendasi pengawalan peta jalan KI nasional serta pembentukan tim nasional pengawasan perdagangan KI dan penanggulangan pelanggaran KI. Adapun bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum mengusulkan penguatan budaya hukum melalui peningkatan pemahaman restitusi bagi aparat penegak hukum, penguatan pemahaman pidana kerja sosial dalam KUHP nasional, serta transformasi sistem pendidikan tinggi hukum.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan peran strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Hukum nasional sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Zainal
