Sementara itu, Dedi Saputra, S.H., turut menyoroti dugaan pemangkasan data korban banjir di sejumlah desa. Ia meminta kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan data tersebut.
“Kami minta dijelaskan siapa yang memangkas data di desa, seperti yang terjadi di Gampong Jawa dan beberapa desa di kecamatan lainnya. Kami juga menerima laporan kejadian serupa di Kecamatan Idi dan Peureulak, bahkan di beberapa desa tim pendataan sempat diusir oleh masyarakat karena ketidakjelasan data,” ujar Dedi.Sabtu (31/01/2026).
Ia juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera menenangkan situasi di desa-desa agar tidak terjadi konflik horizontal. Menurutnya, ketidakjelasan informasi justru memicu keributan dan berpotensi menjadikan kepala desa sebagai sasaran amarah warga.
“Jangan sampai para kepala desa di Aceh Timur menjadi korban kemarahan masyarakat akibat ketidakjelasan penanganan banjir. Pemerintah harus hadir dan memberi kejelasan,” tegasnya.
Masyarakat berharap BPBD Aceh Timur dan BNPB dan instansi terkait segera memberikan penjelasan resmi, mempercepat proses pendataan, serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran bagi seluruh korban banjir dan pelaku UMKM terdampak.
Zainal
