Dalam dimensi internasional dan diplomatik, Pemuda Masjid Dunia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, serta membuka ruang penggunaan nama secara paralel dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris sesuai kebutuhan administratif dan diplomatik.
“Kami menegaskan bahwa usulan ini adalah aspirasi masyarakat sipil, bukan keputusan negara. Seluruh proses dan keputusan akhir sepenuhnya kami serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Datuk Said Aldi Al Idrus yang di Dampingi pengurus, Sekjend Bustomi Muchtar, Wakil Presiden Sedek Bahta, Bendahara Ali Kamal Smith, Zieko Christianus Odang,
Alwi Ahmad Almuhdor, Agha khan, Said Abdul Razak, Nuhammad Faqih,
Saud Marganda,Ikhsan Nurdjamil
Pemuda Masjid Dunia berharap usulan ini dapat dipahami secara proporsional sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat identitas nasional Indonesia di Tanah Suci dan mendukung pelayanan ibadah haji yang bermartabat, profesional, dan berkelanjutan
