Dalam hal ini, BKAD menjadi simpul yang menghubungkan visi politik gubernur dengan realitas teknokratis di lapangan.
Lebih dari itu, peran Timur Tumanggor juga terlihat dalam menjaga akuntabilitas. UHC yang menyentuh jutaan penduduk Sumut tidak boleh menjadi ladang inefisiensi.
Setiap rupiah harus terukur, setiap klaim harus dapat diaudit, dan setiap kebijakan fiskal harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Inilah dimensi senyap namun menentukan dari keberhasilan UHC.
Dengan demikian, jika UHC Bobby Nasution hari ini dirasakan nyata oleh masyarakat—berobat cukup dengan KTP, pelayanan didahulukan, administrasi menyusul—maka di baliknya ada kerja sistemik yang rapi.
Timur Tumanggor, melalui BKAD Sumut, memastikan bahwa keberpihakan pada rakyat tidak runtuh di meja anggaran. Dan di situlah letak kontribusi strategisnya: menjadikan keadilan sosial bukan sekadar niat baik, melainkan kebijakan yang benar-benar berjalan *(Penulis Zulfikar Tanjung bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*
