Polemik ini kemudian mengunjungi ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SSE mengirimkan surat pengaduan yang juga ditembuskan ke Kementerian BUMN.
Bahkan, lanjut Halomoan aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Relawan Corruption Watch (RCW) Sumatera Utara turut mendesak KPK dan Kejagung khususnya yang mewakili Sumut Kejatisu untuk wilayah Sumut mengusut dugaan persoalan tata kelola pengadaan di Inalum termasuk penjualan aluminium alloy dan pencurian sparepart yang pernah ditangani Kejatisu namun sampai sekarang semuanya belum ada berita proses lebih lanjutnya.
Sejumlah pihak menilai sengketa ini mencerminkan dugaan maladministrasi akibat inkonsistensi kebijakan internal dan lemahnya kepastian hukum bagi mitra kerja BUMN. SSE meminta Kementerian BUMN memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan profesional.
Halomoan menegaskan pihaknya berharap persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum. “Kami mengedepankan komunikasi serta penyelesaian administratif yang transparan dan berkeadilan karna program motto BUMN adalah AKHLAK,” ujarnya.
Ia juga berharap Kementerian BUMN dan Sekretariat Kabinet Pak Teddy berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara nonlitigasi demi menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap BUMN strategis nasional terutama kepada pemegang saham mutlak rakyat NKRI untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat terwujudkan program Pemerintah demi rakyat mencapai untuk mensejahterakan rakyatnya.(rel)
