MEDAN, Sinarsergai.com – Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Sumatera Utara juga ditentukan oleh peran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Timur Tumanggor, khususnya dalam menjaga konsistensi dan disiplin anggaran.
Pengamat sosial ekonomi alumni USU, Hafian Tan, mengemukakan hal itu menjawab Mimbar, Jumat (6/2), mengingat keberhasilan UHC tidak bisa dilepaskan dari kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam jangka menengah dan panjang.
Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis yang dirasakan masyarakat hari ini hanya mungkin terjadi apabila fondasi anggarannya disiapkan secara serius.
“UHC itu bukan program satu tahun. Ia membutuhkan keberlanjutan fiskal. Di sinilah peran BKAD di bawah kepemimpinan Timur Tumanggor menjadi sangat menentukan,” ujarnya
Dia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah signifikan untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Kebijakan tersebut, menurutnya, mencerminkan arah pembangunan yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
“Keputusan anggaran ini menunjukkan bahwa kesehatan ditempatkan sebagai belanja wajib dan mengikat. Ini bukan keputusan teknis semata, tapi keputusan kebijakan yang matang,” katanya.
Ia menilai, BKAD Sumut tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif pengelola kas daerah, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas kebijakan fiskal.
Melalui pengaturan belanja yang terstruktur, BKAD dinilai mampu memastikan program UHC tidak terganggu oleh tekanan belanja lain atau perubahan kondisi keuangan daerah.
“Pemisahan belanja wajib, belanja prioritas, dan belanja pendukung itu krusial. Dengan begitu, program seperti UHC tetap aman meskipun terjadi dinamika fiskal,” ujarnya.
Dia juga menyoroti peran BKAD dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan UHC. Menurutnya, program yang menyentuh jutaan penduduk harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan inefisiensi maupun persoalan hukum di kemudian hari.
