“Setiap klaim harus terukur, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sering tidak terlihat oleh publik, tetapi justru menentukan kualitas kebijakan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan UHC Sumut saat ini merupakan hasil sinergi antara visi politik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan dukungan teknokratis jajaran birokrasi, khususnya BKAD.
“BKAD menjadi penghubung antara visi gubernur dengan realitas teknis di lapangan. Dalam konteks itu, kontribusi Timur Tumanggor bersifat strategis karena memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Menurutnya pola kerja yang mengedepankan kepastian anggaran dan akuntabilitas tersebut patut menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya agar program-program prioritas benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat
