“Diperlukan kesamaan pemahaman, standar operasional yang selaras, serta mekanisme evaluasi bersama agar keadilan restoratif dapat berjalan harmonis dan terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana,” ungkap Robianto.
Selain penguatan internal aparat penegak hukum, Robianto juga menyoroti pentingnya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, dan harmoni sosial.
Menutup sambutannya, Robianto berharap hasil Kick Off Meeting ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh kementerian dan lembaga melalui penyusunan rencana aksi terintegrasi serta kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan tata kelola yang mendukung implementasi KUHP dan KUHAP.
“Kita berharap keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi tumbuh menjadi budaya dalam sistem peradilan pidana kita, menuju sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan,” pungkasnya.
Zainal
