“Kami berpesan agar dana perbaikan dari BNPB ini digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan untuk perbaikan rumah. Penyerahan dana ini adalah bukti kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat terdampak hingga pulih sepenuhnya,” tegas Rustian.
*Solusi Hunian Tetap dan Skema Relokasi*
Bagi warga yang mengalami kerusakan rumah kategori berat atau kehilangan tempat tinggal, Pemerintah menerapkan skema perlindungan transisi sebelum pembangunan Hunian Tetap (Huntap) rampung. Terdapat dua opsi solusi yang disediakan, yakni pembangunan Hunian Sementara (Huntara) atau pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH).
Khusus di Kabupaten Bireuen, berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria rusak berat memilih skema DTH sebagai biaya sewa tempat tinggal sementara. Pilihan ini diambil guna memberikan fleksibilitas bagi masyarakat selama proses persiapan pembangunan Huntap berlangsung.
Hingga 3 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.054 KK telah menerima DTH berdasarkan hasil verifikasi pemerintah daerah, BNPB, dan Bank BSI. Dana sebesar Rp600 ribu disalurkan setiap bulan kepada penerima hak hingga Huntap siap ditempati.
Menindaklanjuti pilihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengusulkan pembangunan 365 unit Huntap secara insitu (di lokasi asal) yang akan dikerjakan oleh BNPB. Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra DT Peduli dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan dibangun 93 unit Huntap relokasi terpusat di dua titik strategis, yakni Desa Alue Kuta (Kecamatan Jangka) sebanyak 45 unit dan Desa Krueng Simpo (Kecamatan Juli) sebanyak 48 unit.
Selanjutnya, sebanyak 596 unit Huntara relokasi mandiri juga dijadwalkan akan dibangun melalui pembiayaan BNPB. Saat ini, usulan tersebut tengah melalui proses verifikasi oleh pemerintah daerah serta uji publik untuk menjamin akuntabilitas data.
*Apresiasi dari Penerima Manfaat*
Penyaluran dana bantuan ini menjadi titik balik bagi para warga, termasuk Mustirah. Pascabencana banjir bandang pada November 2025 silam, bantuan senilai Rp15 juta yang ia terima menjadi solusi konkret untuk pengadaan material bangunan guna perbaikan rumah secara mandiri/swadaya.
