Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pencabutan sanksi yang sempat dikenakan telah dikonfirmasi, sehingga operasional tambang dapat dilanjutkan.
“Untuk tambang Martabe, pencabutan sanksi oleh KLH sudah dikonfirmasikan dan boleh melaksanakan kegiatan kembali,” ujarnya.
Meski demikian, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 masih dalam proses evaluasi oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara.
Pemerintah menyebut kegiatan produksi tetap dapat berjalan dengan mengacu pada rencana kerja yang telah ada sebelumnya.
Sebelumnya, operasional Tambang Emas Martabe sempat dihentikan menyusul proses evaluasi dan audit lingkungan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Evaluasi tersebut mencakup aspek analisis dampak lingkungan, izin penggunaan kawasan hutan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pemerintah menyatakan keputusan yang diambil merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan
