Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Setelah laporan diterima, BPK memiliki waktu maksimal dua bulan untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil audit kepada pemerintah daerah.
“Ketepatan waktu penyampaian LKPD sangat memengaruhi proses dan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan BPK,” ujar Paula.
Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan tidak hanya menilai aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal serta kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.
Paula menegaskan bahwa BPK menjalankan tugas pemeriksaan secara profesional dan independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap temuan yang muncul selama proses pemeriksaan.
“Pemerintah daerah harus responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan agar potensi permasalahan tidak berkembang menjadi kendala yang lebih sistematis,” katanya.
Dorongan dari Gubernur Sumut
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mendorong seluruh pemerintah daerah di wilayahnya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bobby, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK merupakan standar tertinggi dalam tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir Immanuel Sitanggang.
Penyerahan LKPD tepat waktu tersebut menjadi salah satu indikator komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. ( rit/hot)
