JAKARTA,Sinarsergai.com – Analis Politik dan Pemerhati Sosial mengecam keras atas tuduhan tak mendasar yang dilontarkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang menyudutkan, menghakimi sepihak, dan terus mengkait-kaitkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas dugaan teror dan intimidasi terhadap penulis opini disalah satu media.
Nasky yang juga Sekjend Milenial Cyber merespon soal kritik yang menyebut penunjukan Letjen TNI, Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dianggap menabrak prinsip meritokrasi. Menurutnya, meritokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit. Dan, per tanggal 14 Mei 2025,
Letjen TNI, Djaka tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif, dan telah memasuki masa pensiun dini. Jelas tak ada undang-undang yang di langgar disitu.
Oleh karena itu, Saya kira pertimbangan Presiden Prabowo adalah kapasitas dan progresifitas yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara. Pertimbangan itu tentu saja itu hak preogratif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa dan apa harapan kedepan.
Maka dari itu, Ia menegaskan, jangan ada lagi framing jahat dan penggiringan opini liar dari pihak tak bertanggung jawab yang menyudutkan TNI terkait isu dugaan teror tersebut.
“Kemudian, kata dia, informasi itu digabungkan dengan informasi yang tidak berkaitan dengan inti permasalahan. Tujuannya, sambungnya, agar publik mengikuti atau mengamini kemauan aktor pembuat framing,” kata Nasky Putra Tandjung dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Baginya, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh dugaan teror terhadap kemerdekaan pers. Sebaliknya, TNI dan pemerintahan Prabowo jadi disudutkan secara persepsi sebagai menjadi pelaku dugaan teror.
“Alumni indef school of political economy Jakarta ini menilai target utamanya adalah merekayasa lingkungan persepsi bahwa TNI dan pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, pemberitaan tanpa disertai data dan bukti yang kredibel dan autentik adalah sebuah bentuk penghakiman sepihak. Di sisi lain, Ia meminta untuk menghentikan narasi sesat dan framing jahat terhadap TNI.
