JAKARTA,Sinarsergai.com – Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus melaporkan oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang HS ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Diketahui, Laporan itu dibuat usai pemberitaan berjudul ‘Bestie Politik’ Erni dan Bobby (Gubernur Sumut Bobby Nasution) dinilai melemahkan fungsi pengawasan legislatif yang diposting di media sosial.
Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, menilai Langkah Pimpinan DPRD Sumut itu sudah tepat. Menurutnya, Kebebasan berpendapat bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Kebebasan berpendapat memiliki batasan yang harus dipatuhi, seperti tidak boleh menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah.
Oleh karena itu, Pemuda asal Sumut ini menegaskan, terkait komentar saudara HS di media sosial yang ramai diperbincangkan publik saat ini dinilai sangat tidak pantas seorang pejabat publik bersikap dan berkomentar begitu. Komentarnya dinilai tidak mengedukasi masyarakat justru merendahkan harkat pribadi seseorang dan juga melukai martabat perempuan Sumut.
“Perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan dilindungi. Perempuan harus dilindungi agar dapat hidup dengan aman, bermartabat, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminatif,” ujar Nasky dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Seterusnya, Laki-laki dan perempuan juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. “Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki. Perempuan adalah rekan kerja laki-laki yang senantiasa dihormati akan eksistensinya sebagai makhluk yang bermartabat. Laki-laki tidak mempunyai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan apapun alasannya,” sambungnya.
Maka untuk itu, Nasky menyarankan, Saudara HS sebagai kesatria sejati harus gentle, berani berkomentar berani bertanggung jawab. “Tidak ada pembenaran terhadap penyerangan kehormatan terhadap perempuan di anggap sebuah candaan. Publik jadi curiga dan menduga ada upaya motif politik tertentu dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab,” tambahnya.
