Aceh Timur , sinar sergai com. Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, S.E, bersama Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kuala Idi di Desa Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Jumat, 07 Nov 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara dekat kondisi muara pelabuhan yang mengalami pendangkalan dan telah menimbulkan keresahan bagi para nelayan.
Ditempat itu, Wagub Aceh dan Wabup Aceh Timur mendengarkan langsung keluhan para nelayan yang mengaku kesulitan keluar masuk pelabuhan akibat sedimentasi yang cukup parah di muara Kuala Idi. Kondisi itu membuat kapal nelayan kerap terhambat saat hendak melaut maupun saat kembali membawa hasil tangkapan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, S.E menyampaikan keprihatinannya atas persoalan yang dihadapi para nelayan. Ia menegaskan bahwa persoalan kedangkalan muara bukan hal yang bisa dibiarkan berlarut-larut, karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Pengerukan laut harus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, karena ini menyangkut kelancaran aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Jika muara dangkal, tentu akan sangat mengganggu mobilitas kapal dan berdampak pada hasil tangkapan,” Ujar Wagub Aceh di sela kunjungannya.
Fadhullah juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mengusulkan program pengerukan tersebut kepada instansi terkait. Menurutnya, PPN Kuala Idi memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga perawatan dan perbaikan fasilitas pelabuhan harus menjadi perhatian khusus.
“Insya Allah, hal ini akan kita usulkan segera. Apalagi potensi pendapatan dari PPN Idi sangat besar dan berpengaruh terhadap ekonomi nelayan serta PAD daerah. Kita ingin aktivitas pelabuhan berjalan lancar dan produktif,” Tambah Wagub.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.H, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari aktivitas di PPN Kuala Idi mencapai sekitar Rp250 juta per tahun yang masuk langsung kekas daerah di Provinsi Aceh. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor seperti pas masuk kapal, sewa lahan, sewa kuliner, parkir, hingga biaya keluar masuk kapal.
