PIDIE JAYA, Sinarsergai.com-Integritas birokrasi di Kabupaten Pidie Jaya kini tengah menjadi sorotan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pidie Jaya, ZA, diduga kuat melakukan praktik rangkap jabatan yang bertentangan dengan regulasi kepegawaian negara.
Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun, ZA saat ini tercatat menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam (Pendis) di Kemenag Pidie Jaya, sekaligus aktif menjabat sebagai Kepala Desa (keuchik) Muko Baroh, Kecamatan Bandar Dua.
Sorotan Regulasi dan Etika Birokrasi
Praktik rangkap jabatan ini dinilai mencederai prinsip profesionalisme ASN.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017, seorang ASN dilarang keras menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu kinerja pelayanan publik.
Selain itu, dalam konteks Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur bahwa Kepala Desa dilarang merangkap jabatan lain yang gajinya bersumber dari APBN atau APBD.
Dampak pada Pelayanan Publik
Sejumlah pihak mulai mempertanyakan efektivitas kinerja ZA dalam mengelola dua sektor krusial sekaligus:
* Sektor Pendidikan Islam: Sebagai Kasi Pendis, ia bertanggung jawab atas manajemen madrasah dan pendidikan agama di seluruh kabupaten.
* Tata Kelola Desa: Sebagai Kepala Desa Muko Baroh, ia bertanggung jawab penuh atas administrasi desa dan pengelolaan dana desa.
“Rangkap jabatan ini berpotensi menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal (maladministrasi). Sangat sulit bagi satu individu untuk fokus pada tugas-tugas berat di Kemenag sekaligus melayani masyarakat desa dalam waktu bersamaan,” ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Dalam hal ini awak media telah menghubungi kepala kemenag Pidie jaya Bapak Mulyadi, S.Ag., M.Pd via WA. Namun beliau terkesan menghindar untuk memberikan tanggapan ataupun hak jawab selaku penanggung jawab terhadap babawahannya. Hal ini menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap pelanggaran disiplin ASN di wilayah tersebut.
