DELI SERDANG, Sinarsergai.com – Dunia pendidikan kembali diguncang. Sebuah surat kegiatan study tour dari salah satu SD negeri di Kabupaten Deli Serdang memantik kemarahan publik setelah terungkap kejanggalan mencolok: dokumen resmi menggunakan kop perusahaan travel, namun ditandatangani langsung oleh kepala sekolah.
Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi kuat rusaknya tata kelola satuan pendidikan, di mana batas antara lembaga pendidikan dan kepentingan bisnis diduga telah dilanggar secara terang-terangan.
Dalam surat tersebut, kegiatan study tour dibanderol Rp145.000 per siswa. Namun sorotan utama bukan pada nominal, melainkan pada siapa yang “mengendalikan” kegiatan ini, sekolah atau pihak travel?
Pengamat pendidikan dan hukum, Dr. (Cand) Muhammad Ilham, S.Pt., S.H., M.H., menyebut kasus ini sebagai bentuk “anomali serius” yang berpotensi menyeret dunia pendidikan ke arah komersialisasi terselubung.
“Ini sangat berbahaya. Ketika surat berkop travel dilegitimasi oleh kepala sekolah, maka sekolah secara tidak langsung telah menjadi perpanjangan tangan kepentingan bisnis. Ini bukan lagi kelalaian, ini indikasi kegagalan tata kelola,” tegasnya keras.
Lebih jauh, ia menilai praktik ini mencederai prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, independensi, dan akuntabilitas.
“Sekolah tidak boleh menjadi etalase promosi pihak tertentu. Jika ini dibiarkan, maka ruang pendidikan akan berubah menjadi pasar yang membebani orang tua dengan skema halus yang sulit ditolak,” lanjutnya.
Yang paling mengkhawatirkan, keberadaan tanda tangan kepala sekolah dalam dokumen berkop travel menciptakan legitimasi yang menyesatkan. Orang tua diposisikan dalam situasi dilematis: antara mengikuti kegiatan atau berhadapan dengan tekanan sosial dan rasa tidak nyaman.
