Selanjutnya, 21 orang yang dikeluarkan dibawah tekanan ini meminta pemerintah pusat dapat mempertimbangkannya dan adil seadilnya dalam penyaluran bantuan PKH ini, jangan ada pilih kasih. “Jangan kami yang miskin ini dikeluarkan sementara ibu yang ekonominya menengah keatas dan tak layak menerima bantuan tidak dikeluarkan.” Jika benar pemberhentian ini dari pemerintah pusat yang mengeluarkannya, tolong diberikan buktinya. Selanjutnya kami akan datang ke Kantor Bupati Sergai nantinya mengadukan hal yang menyedihkan ini.Ujar Yus.
Kades Pekan Tanjung Beringin Ir.Indra Syahputra yang dihubungi via telepon seluler menuturkan mengakui awalnya tidak tahu ada pemberhentian kaum ibu sebanyak 21 orang sebagai peserta penerima PKH, namun berkelang beberapa hari kaum ibu dating ke kantor, saat itulah baru saya tahu. Sementara informasi dari pendamping sama sekali tidak ada. Jika pemberhentian ini tyimbulkan masalah tentunya pemerintah desalah tempat warga mengadu. Ia berharap pemerintah pusat yang punya program agar melibatkan pihak desa dalam program PKH ini, jangan hanya masalah saja yang dihadapi oleh pemerintah desa. Rekrutmen dan pemberhentian tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ini luar biasa.Ungkapnya. (R-03)
