Sergai,sinarsergai.com – Poldasu melalui tim penyidik Ditkrimsus meminta keterangan dari Ketua GMBI Sumut Saut Budi Anto Sitanggang, Selasa (16/6/2020) menindaklanjuti laporan DPW Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Propinsi Sumut tertanggal 24 Januari 2020 dengan Nomor : 021/LSM-GMB/WIL.Sumut/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Reklamasi CV. Bali Lestari di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), ke Mabes Polri.
Dalam
proses pengambilan keterangan lebih kurang 3 jam kata Ketua GMBI Sumut Saut
Budi Anto Sitanggang, dijelaskan bahwa kegiatan Reklamasi yang dilaksanakan
oleh pihak pengelola Pantai Bali Lestari hingga kini belum mengantungi izin
resmi. Usai memberikan keterangan ia juga menjelaskan bahwa UPT Kesatuan
Pengelolaan Hutan Wilayah –II berkantor di Kota Pematang Siantar menegaskan melalui surat
tertanggal 6 September 2019 pada poin (b) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam
kawasan hutan tersebut belum memiliki izin yang sah sesuai dengan aturan dan
ketentuan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.
Nah, setiap orang yang melakukan pelanggaran aktivitas didalam kawasan hutan tanpa ada izin sah jelas melanggar Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 didenda dengan ganjaran kurungan badan (penjara) paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp.5 Miliyar. Selanjutnya kata Saut, dalam surat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah – II tersebut dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah y6ang dilakukan secara terorganisir dikenakan ancaman sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Sementara di peraturan Undang-Undan Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pada BAB XV Ketentuan Pidana pasal 98 ditegaskan bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
