Diungkapkan Maruli, kehadiran MCP bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen tugas yang beresiko korupsi. Dengan tujuan, OPD mendapat gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan menjadi arahan bagi upaya pencegahan rasuah (korupsi).
“Adapun fokus MCP mencakup pada pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD, Barang Jasa dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Lalu, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak daerah, managemen aset daerah dan tata kelola dana desa.(mar)
