Anggaran Belum Cair Para Kepala OPD Menjerit, Tokoh Masyarakat Sergai Minta Presiden Jokowi Turun Tangan

Sergai,Sinarsergai.com – Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru saja diterapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memudahkan mengakses data dan pencairan anggaran bagi Pemerintah daerah menimbulkan keresahan bahkan sudah banyak menjerit dan ingin mundur dari jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), sebab tidak ada yang bisa dikerjakan dan dilaksanakan program kerja pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD tahun 2021.

Sementara program pembangunan di berbagai desa dan kecamatan memiliki target penyelesaiannya, namun hingga kini belum dapat dilaksanakan, sebab anggaran belum dicairkan oleh Pemerintah Pusat. Anggaran yang sudah dicairkan itu hanya gaji ASN saja, sedangkan gaji pegawai tukang sapu belum juga. Kondisi ini sangat dikhawatirkan bisa berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sergai. Apalagi saat ini pemerintah daerah dan masyarakat dihadapkan dengan virus Corona yang tidak diketahui kapan sirnanya dari Sergai.Beber salah satu Kepala OPD Sergai, Kamis (18/2/2021).

Menanggapi hal itu tokoh masyarakat Sergai H.Bahrum Abbas menuturkan “Bisa gawat juga jika anggaran di seluruh OPD tidak dapat dicairkan. Pasalnya, bagaimana pembangunan di daerah bisa dilaksanakan jika tidak ada dananya. Apa bisa cakap-cakap doang. Wah, kondisi ini tidak bisa dibirkan berlarut dan Presiden RI Jokowi harus turun tangan mencarikan solusinya dan mengatasi permasalahan ini sehingga anggaran di daerah bisa segera dicairkan dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat lagi.

Dan sangat diharapkan Mendagri bijak dalam melihat situasi yang dihadapi oleh pemerintah daerah,selain harus berperang melawan Virus Corona, pemerintah daerah juga di Pandemi Covid-19 harus juga mampu memulihkan perekonomian di daerah masing-masing. “Kita berharap Presiden Jokowi jeli dan berkenan mencarikan solusi masalah yang dihadapi oleh Pemkab Sergai.

Nah, jika masalah ini muncul dari internal Pemkab Sergai, maka diminta Plh.Bupati Sergai bersikap tegas terhadap kepala OPD yang berkompeten dan harus diberikan sanksi tegas. “Tidak terlaksananya program Pembangunan di Sergai maka itu bukti kegagalan Pemerintah Sergai.”ujar H.Bahrum Abbas.(Red)