Berdasarkan beberapa program yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa Polri saat ini telah melakukan berbagai macam trobosan yang baik untuk masyarakat sebagai respon mulai baiknya persepsi public terhadap kinerja Polri di mata masyarakat. Dengan komitmen untuk terus menigkatkan pelayanan dan transparansi dan tidak berpihak selain kepada kebenaran, Polri di bawah Jenderal Sigit untuk membangun sinergisitas sosial dengan masyarakat sebagai entitas tersendiri yang wajib diayomi dan dilayani.
Perkembangan budaya di masyarakat tampaknya difahami Jenderal Sigit sebagai tolak ukur untuk bisa membangun ekupalen dengan masyarakat yang terus bergerak maju. Dari banyak terobosan yang telah dibangun hanya dalam waktu 100 hari terakhir, program E-Tilang menjadi salah satu program yang banyak mendapat apresiasi berbagai pihak.
Kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Tingkat kedisiplinan masyarakat di jalan raya sebagai cermin barometer berbudaya sebuah masyarakat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Polri. Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.
Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunga menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan.
Selain tujuan ekstenal, prinsip perbaikan intrnal tak lepas menjadi harapan Jenderal Sigit. Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Sistem ETLE dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari Polri untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Polri terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.
