Masih lanjutnya, dari hasil pembahasan dan kajian terhadap Ranperda tersebut, dihasilkan 5 poin saran atau rekomendasi yaitu pertama agar Pemkab Sergai dapat memperhatikan beberapa perbaikan yang menjadi masukan dari gabungan komisi terhadap draft Ranperda tahun 2021 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Sergai. Kedua, setelah dilakukan pembahasan antara DPRD dan Pemkab Sergai atas Ranperda tersebut, diminta kepada Pemkab Sergai untuk segera melakukan fasilitasi kepada Gubernur Sumatera Utara. Ketiga, dengan terbentuknya Perda ini, diminta kepada Pemkab Sergai untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pengelolaan prasarana, saran dan utilitas perumahaan dan permukiman di Sergai. Keempat, 1 tahun sejak diundangkannya Perda ini, diminta kepada Pemkab Sergai untuk segera menerbitkan aturan atau petunjuk teknis dari Perda.
“Terakhir, gabungan komisi menganggap pentingnya rancangan Ranperda Kabupaten Sergai ini untuk dapat disahkan menjadi Perda Kabupaten Sergai tahun 2021,” pungkasnya.
Selanjutnya, terkait pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Sergai terhadap rancangan KUA-PPAS 2022, dalam laporan yang dibacakan Ilham Ritonga dari Fraksi Gerindra, dirincikan proyeksi pendapat daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2022 dalam rancangan KUA-PPAS 2022, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.168.739.543.000, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 166.090.200.000 dan Pendapat Transfer Rp 1.002.649.343.000.
Kemudian dalam sektor Belanja Daerah, totalnya adalah sebesar Rp 1.129.972.043.000 yang terbagi ke dalam Belanja Operasional sebesar Rp 759.044.544.661, Belanja Modal Rp 90.554.257.239, Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp 275.373.241.100.
“Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 38.767.500.000, dan diperuntukkan untuk membayar cicilan hutang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI),” jelas Ilham Ritonga.
